Destination Management Organisation(DMO)
Oleh: Muh Amri
A. Tata Kelola Destinasi
Merupakan suatu cara atau konsep yang dilakukan oleh kelompok pariwisata untuk membangun suatu destinasi dengan tujuan agar dapat menjadi destinasi yang memiliki nilain jual tinggi. Upaya untuk membangun daya saing pada tata kelola ini menjadi hal yang sangat berpangaruh pada tingkat kebershasilan.Pada hal ini tata kelola dapat terbentuk dari berbagai atribut multidimensi hal ini berkaitan dengan pengembangan destinasi yang mecakub gabungan antara produk dan pelayanan yang tersedia di satu lokasi yang dapat menarikpengunjung diliuar wilayah bersangkutan.
B. Elemen-elemen yang membentuk destinasi
Elemen-elemen ini sangat berperan penting bagi pembangunan suatu destinasi,untumk itu saya telah merangkum kerangka elemen tersebut menjadi poin-poin penting. Berikut ini elemen yang membentuk suatu destinasi :
1. Leadership and coordination
Dalam hal ini kepemimpinan dalam pariwisata didalam membentuk suatu destinasi sangatlah penting. Peran seorang leadership ini berupa penetapan arah keseluruhan untuk destinasi pariwisata dimasa depan.
Contoh kasus :
Desa Lengkese Kabupaten Takalar dulunya hanya desa biasa, sejak pergantian kepala desa baru lahan empang dan sungai di sekitaran pedesaan disulap menjadi daya tarik wisata memancing, hal yang menjadi alasan mengapa leadeship sangat berpenagruh pada perekembangan suatu destinasi, karena dapat merkordinasi serta mengubah daerahnya menjadi daerah tujuan wisata.
2. Planing and Research
Hal ini berkaitan dengan persiapan kebijakan, rencana dan strategi pariwisata untuk destinasi. Dengan melakukan penelitian tentang targer pasar yang ada dan potensial untuk memandu keputusan pemasaran dan pengembangan produk dimasa depan.
3. Produk development
Hal ini berkaitan dengan pengawasan dan pertangung jawaban untuk keseluruhan produk pariwisata , mengenai hal peningkatan kualitas produk yang berkelanjuitan di masa depan.
4. Marketing and promotion
Strategi pemasaran yang dikembangkan secara keseluruhan dan menyeipakan rencana pemasaran jangka panjang dan jangka pendek, dalam hal ini menggunakan metode komunikasi pemasaran terpadu yang menggabungkan promosi online dan traditional untuk menginformasikan dan meyakinkan wisatawan untuk datang ke tujuan.
5. Partenership and team-building
Hal ini berkaitan dengan penyusunan tim destinasi yang efektif dan mebangun aliansi untuk mencapai tujuan pengembangan dan tujuan pemasaran.Beberapa kerja sama dilakukan dari berbagai npiham seperti agen perjalan, operator tur, penyedia transportasi, perencanaan MICE dan lainnya.
6. Community relations
Mengadvokasi pariwisata di dlaam destinasi dengan meningkatkan kesadsaran dan profil pariwisata secara lokal untuk mendukung pencapaian pengembangan produk dan tujuan pemasarannya, hal ini berkaitan pula dengan pola konsultasi pada warga masyarakat ketika membuat keputusan penting yang akan mengubah dan mepengaruhi gaya hidup mereka.
Tata kelola destinasi atau sering disebut dengan DMO merupakan suata orgnaisasi yang merangkul dari segala sisi dengan tujuan pengembangan suatu destinasi. Jika di lihat dari perspektif Destination mix maka elemen yang berkaitan dengan hal ini adalah Attraction and events, facilities (hotels, restaourants, etc), transportation, infrastructure and hospitality resource. Dari elemen ini saya memahami bahwa kandungan dari destination tidak lepas dari apa yang telah menjadi pondasi dari destinasi itu sendiri.
Dibawah ini penjelasan singkat mengenai elemen destination mix
1. Attraction and events
Hal ini mengenai adanya daya tarik atau acara yang di adakan disuatu destinasi, berkaitan dengan ketertarikan wisatawan untuk datang ke suatau destinasi.
2. Facilities
Dalam suatu destinasi tentu perlu adanya fasilitas penunjang seperti hotel, restourant, sanitasi,dan lain sebagainya. Fasilitas ini berfungsi agar wisatawan dapat menikmati destinasi dengan rasa nyaman.
3. Transportation
Sebagai alat atau wadah wisatawan untuk mencapai daerah tujuan destinasi. Transportasi juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan nilai jual destinasi.
4. Hospitality resource
Hal ini di laksanakan oleh pihak pengelola atau masyarakat di sekitar/kawasan destinasi sebagai perwujudan dan sikap ramah terhadap wisatawan yang berkunjung.
Destination Management Organization (DMO) adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.Pembentukan dan pengembangan DMO adalah kegiatan membentuk dan mengelola serta menyempurnakan destinasi melalui suatu proses yang berkesisnambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
-Skala dan Bentuk Pengembangan DMO :
a) DMO Lokal
Fungsi DMO pada tingkat lokal pengelolaan destinasi internal lebih besar dari eksternal.
b) DMO Regional
Pada tingkat regional, pengelolaan internal lebih kecil dari eksternal.
c) DMO Nasional
Pada tingkat nasional, pengelolaan eksternal sangat dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan (misalnya: pemasaran dan diplomasi pariwisata).
d) Prinsip DMO
1. Prinsip Partisipatif
Prinsip partisipatif adalah pelibatan aktif masyarakat lokal seluas-luasnya bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pembentukan dan pengelolaan DMO.
2. Prinsip Keterpaduan
DMO adalah suatu sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, fungsi pemasaran, fungsi koordinasi, fungsi untuk membangun identitas masyarakat dan fungsi representatif. Prinsip keterpaduan diwujudkan dengan pengelolaan pariwisata yang direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem di daerah pariwisata dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengandinamika sosial budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di daerah pariwisatatersebut dan daerah sekitarnya. Disamping itu, pengembangan pariwisatasebagai salah satu bagian dari pembangunan, harus disesuaikan dengankerangka dan rencana pembangunan daerah.
3. Prinsip Kolaboratif
Prinsip kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan konflik serta menampung berbagai aspirasi atau keinginan para pihak untuk ikut dalam berbagai peran, manfaat dan tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip kolaboratif bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, peran serta pihak, efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan pariwisata.
4. Prinsip Berkelanjutan
Prinsip berkelanjutan diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip: layak secara ekonomi (economically feasible), lingkungan (environmentally viable), sosial (socially acceptable) dan tepat guna secara teknologi (technologically appropriate). Dengan demikian tercapai suatu pengelolaan destinasi yang lebih efektif, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mengkombinasikan profit dan pembangunan ekonomi secara umum sekaligus memelihara identitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
B. Strategi Pengembangan DMO
1. Koordinasi
Dengan karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multisektoral dan multi dimensi maka destinasi wisata yang ideal seharusnya terdiri dari pemangku-pemangku kepentingan berupa organisasi-organisasi yang bidang kerjanya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota; Asosiasi Perusahaan Pariwisata; Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Masyarakat; Investor/Developer; Pers dan Media massa.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Dalam setiap lokalitas, terdapat sejumlah institusi dan organisasi yang merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Selama ini para pemangku kepentingan berada pada sistem yang terfragmentasi. Oleh sebab itu, perlunya integrasi dan kerjasama dari masing-masing pemangku kepentingan untuk membentuk DMO yang efektif. Maka pengembangan perlu melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan terutama dalam tahap perencanaan pembentukan DMO; merumuskan visi, misi, dan strategi perencanaan DMO dan menyosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan yang terlibat agar proses berjalan seirama dengan dinamika pemahaman terhadap konsep DMO yang telah disepakati.
3. Kemitraan
Pengembangan DMO menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya kemitraan diantara pemangku kepentingan. Kemitraan adalah hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, kemandirian dan kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kepentingan dan Tujuan Bersama
Pengembangan DMO didasari atas kepentingan dan tujuan bersama. Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan beragam, keragaman kepentingan ini menjadi tanggungjawab pelaku DMO untuk mengakomodasinya. Kepentingan yang muncul baik dari individu maupun gabungan individu adalah komponen tujuan yang nantinya akan menjadi tujuan bersama. Maka salah satu fungsi DMO adalah menjaga dan mengakomodir kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan sekaligus menjaga kepentingan bersama.
5. Pencapaian Indikator dan Kinerja
Bagian penting dalam pengembangan DMO adalah evaluasi atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengenali sejak dini mengenai penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan melalui penetapan indikator kinerja. Kerangka penetapan indikator kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Penetapan capaian kinerja juga perlu disusun untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh DMO.
C. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO ini bertujuan untuk:
Mengakselerasikan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014; Memberikan acuan atau pedoman untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan;
Mengintegrasikan rencana pengembangan DMO pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Sasaran
Sasaran yang diharapkan dari Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO ini adalah Terwujudnya pola pembentukan dan pengembangan DMO yang efektif dan terpadu dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di daerah-daerah.
3. Indikator Keberhasilan DMO
Dari indikator-indikator di bawah ini maka dapat kita lihat keberhasilan dari suatu DMO, dan sebagaimana DMO seharusnya mengikuti indikator-indikator di bawah ini :
a. Organisasi
Indikator untuk mengetahui kinerja pengorganisasian dalam DMO dapat diperoleh dari : Persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap peranan dan kontribusi DMO, Survey (polling) dukungan masyarakat terhadap keberadaan DMO Perbandingan pengorganisasian antar DMO dalam suatu destinasi.
b. Pemasaran
Indikator untuk mengetahui kinerja pemasaran dalam DMO dapat diperoleh dari :
- Reaksi wisatawan terhadap destination branding dan visual icon destinasi yang dipromosikan DMO
- Kesesuaian implementasi visi dan misi terhadap destination branding Pemahaman dan respon preferensi ekspektasi pengalaman berwisata
- Pengeluaran / anggaran total pemasaran.
- Realisasi target market yang dicapai.
- Efektifitas dan produktivitas pengemasan produk wisata.
- Tingkat hubungan kerjasama antara destinasi pariwisata dengan usaha perjalanan wisata (operator perjalanan wisata).
c. Kualitas Pelayanan dan Pengalaman Berwisata
Indikator untuk mengetahui kinerja penilaian kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata dalam DMO dapat diperoleh dari : Penilaian kepuasan wisatawan terhadap pelayanan dan pengalaman berwisata.Persepsi wisatawan terhadap kekurangan pelayanan dan pengalaman berwisata. Solusi yang dilakukan terhadap permasalahan pelayanan dan pengalaman berwisata.Validasi standar pengukuran kualitatif dan kuantitatif pelayanan dan pengalaman berwisata. Performansi produktivitas proses penyampaian pelayanan dan pengalaman berwisata.
d. Penelitian dan Informasi
Indikator-indikatornya adalah: Ketersediaan anggaran penelitian dan monitoring, Jumlah penelitian yang dilakukan.Variasi dan validasi metodologi penelitian yang digunakan. Keberlanjutan dan kesinambungan program perencanaan dengan implementasi serta supervisi/pendampingan. Proporsi keterlibatan wisatawan dalam penelitian.
e. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Indikator untuk mengetahui kinerja pengembangan sumber daya manusia dalam DMO dapat diperoleh dari :Survey persepsi tenaga kerja terhadap program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan.
Survey persepsi wisatawan terhadap kualitas kompetensi dan performansi tenaga kerja.Evaluasi jumlah dan kualitas program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan. Penilaian kapabilitas output dan outcome penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Penilaian dan kesesuaian kebutuhan tenaga kerja. Tersusunnya data base informasi jenjang karier bagi tenaga kerja.
f. Sumber Dana
Indikator untuk mengetahui kinerja pengaturan keuangan dalam DMO dapat diperoleh dari : Evaluasi jumlah investasi yang terealisasi. Teridentifikasinya besaran investasi yang terserap dalam pengembangan destinasi pariwisata. Pengelolaan PengunjungIndikator-indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan pengunjung dalam DMO dapat diperoleh dari :Survey tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan dan kualitas program pengelolaan pengunjung (zonasi, carrying capacity, media dan sarana interpretasi, pricing regulation, dll) Survey tanggapan implikasi program pengelolaan pengunjung terhadap kenyamanan berwisata baik positif dan negatif.Terbentuknya mekanisme pengelolaan pengunjung yang optimal berdasarkan kemudahan akses, penggunaan fasilitas, serta penyampaian informasi.
g. Pengelolaan Berkelanjutan
Indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan krisis dalam DMO dapat diperoleh dari : Survey reaksi wisatawan terhadap program pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian (konservasi). Penilaian dampak perilaku wisatawan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Penilaian efektifitas program pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kepuasan pengunjung. Evaluasi implikasi pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kualitas lingkungan.
h. Pengelolaan Krisis
Indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan krisis dalam DMO dapat diperoleh dari : Survey respon wisatawan terhadap citra destinasi pariwisata terkena krisis. Survey persepsi wisatawan terhadap implikasi resiko krisis.
Program kerjasama dalam dan luar negeri untuk pencegahan dan penanggulangan pengelolaan krisis.Dokumentasi dan ketersediaan data base informasi pencegahan dan penanggulangan krisis.Ketersediaan rencana tindak pengelolaan krisis.Keseimbangan informasi pencegahan dan penanggulangan krisis.
i. Pengelolaan Masyarakat
Indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan masyarakat dalam DMO dapat diperoleh dari :
Kemerataan manfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal Masyarakat setempat memiliki peluang yang sama dalam kegiatan ekonomi pariwisata dengan penduduk pendatang;Kegiatan pariwisata yang dirasakan oleh penduduk lokal sebagai pro job, pro growth dan pro welfare.
j. Pengelolaan Masyarakat
Indikator untuk mengetahui kinerja kontribusi lingkungan dalam DMO dapat diperoleh dari :Menjamin perlindungan terhadap kesinambungan kualitas lingkungan hidup disekitar daerah wisata Memastikan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisasi perusakan dan pencemaran lingkungan
k. Pengelolaan Masyarakat
Indikator untuk mengetahui kinerja kontribusi ekonomi dalam DMO dapat diperoleh dari :Peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat di destinasi pariwisata. Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat
D. Uraikan peran DMO dalam tata kelola destinasin dan contoh
Keberadaan pariwisata, tak dapat dapat ditampik, pula menimbulkan dampak buruk secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Namun di sisi lain, pariwisata juga dapat dipandang sebagai jalan keluar bagi persoalan kemiskinan, konservasi, pemberdayaan, dan lainnya. Melalui pertimbangan untuk meminimalkan atau bahkan menghapus kesenjangan antara keuntungan dan kerugian terhadap pengembangan sektor pariwisata, dibutuhkan sebuah pengelolaan (manajemen) yang baik layaknya tata kelola terhadap berbagai bentuk pengembangan lainnya. Karena masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti, pengelolaan terhadap destinasi pariwisata juga memiliki fungsi dalam prediksi maupun mengupayakan tindakan preventif terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.
Pengelolaan juga dibutuhkan sebagai jawaban atas tuntutan keberlanjutan industri secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Melihat pariwisata sebagai industri, tentu saja, memiliki kecenderungan terhadap eksploitasi (touristfication) dari sumber daya alam maupun manusia yang memainkan peran penting dalam elemen-elemen pariwisata, seperti atraksi (alam dan budaya). Kritik pun telah muncul mengenai bagaimana pariwisata akan mengalokasikan sumber daya secara tepat, termasuk manusia sebagai pekerja/buruh, serta pola konsumsi terhadap relasi yang dibentuk, yang menurut Marxisme adalah sebuah relasi eksploitatif antara kapitalis dan buruh, juga manusia terhadap alam. Untuk itulah kemudian, manajemen keorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan semua pihak (stakeholders), khususnya masyarakat lokal.
Partisipasi masyarakat lokal untuk mengutarakan pandangan dan pendapatnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, merupakan aspek penting terkait pengelolaan destinasi guna menghindari terjadinya resistensi, konflik, sekaligus memberdayakan dan memberikan keuntungan (profit) bagi mereka. Dengan terbukanya ruang bagi masyarakat lokal, akan menjadi alternatif upaya untuk menghindari adanya relasi eksploitatif yang memposisikan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata, bukan hanya sebagai buruh yang bekerja untuk pengelola, tetapi justru mereka-lah bagian dari aktor tersebut.
Tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.
DMO memang berupaya untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata ke depannya, namun untuk menjadikan DMO sebagai suatu paradigma dan strategi, tidak akan terlepas dari upaya terhadap bagaimana seharusnya menjadikan industri pariwisata lebih berkelanjutan (ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan). Pariwisata sebagai industri yang miltidimensional dan lintas sektor, mendesak kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, aktivis (organisasi non-pemerintah), serta media massa untuk terlibat ke dalam sebuah “kapal” dengan keberlanjutan industri sebagai dermaganya. Bagi negara berkembang dengan kekayaan alam dan budaya yang begitu besar, konsep pengembangan pariwisata melalui DMO benar-benar diperlukan menjaga keberlangsungan secara menyeluruh bagi semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dari kedatangan wisatawan di sebuah destinasi pariwisata
Kesimpulannya adalah untuk membuat suatu destinasi yang baik, terstruktur dan terkelola dengan baik maka perlu adanya organisasi yang merangkul semua element-element organisasi inilah yang di sebut DMO.
Berikut Contoh kasus mengenai peran DMO terhadap tata kelola destinasi :
Model Destination Management Organization (DMO) di 15 lokasi wisata yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia mulai menampakkan hasil nyata.Penerapan model DMO, menurut Lokot, sangat tergantung pada dinamika dan karakteristik destinasi serta isu-isu strategis yang harus ditangani. Sampai saat ini, Kemenparekraf menilai pada tahun pertama dan kedua, banyak program DMO yang telah berhasil dalam tahap pengumpulan data serta meningkatkan kesadaran publik untuk tata kelola yang lebih baik.
Untuk tahun ketiga sendiri pihaknya menargetkan terjadi peningkatan kapasitas para pihak tentang pengelolaan pariwisata, pengembangan produk wisata, dan jejaring bisnis wisata. Hal ini sudah mulai berjalan antara lain dalam program DMO di Kota Tua Jakarta bekerja sama dengan UNESCO untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai heritage city. Di samping itu kerja sama dengan UNWTO untuk merevitalisasi pariwisata Kota Tua.
Contoh lain adalah program energi efisiensi di Pangandaran serta kerja sama dengan Swiss Contact untuk program pengembangan pariwisata di Flores NTT.Program DMO, merupakan program yang bersifat multiyears yang dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenparekraf untuk menyusun atau menyempurnakan sistem tata kelola destinasi.
Ke-15 destinasi pariwisata yang telah berpengaruh pada sitem DMO yaitu Kota Tua Jakarta, Pangandaran-Jawa Barat, Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Danau Toba-Sumut, Sabang-Aceh, Kintamani-Danau Batur-Bali, Rinjani-NTB, Komodo-Kelimutu-Flores NTT, Tanjung Puting-Kalteng, Kepulauan Derawan-Kaltim, Toraja-Sulsel, Bunaken-Sulut, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat-Pap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar